Menampilkan 20 hasil
Deskripsi ArsipWewenang Penandatanganan Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Wewenang Penandatanganan Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Tentang Target KUD Mandiri Tahun III Pelita V Prop. Sumbar
Tentang Target KUD Mandiri Tahun III Pelita V Prop. Sumbar
Tentang Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor: 149/BTD-1985 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD pada 5 Kecamatan dalam Kabupaten Dati II Tanah Datar dan SK Bupati Kepala Dati Tk.II Tanah Datar Nomor: 150/BTD/1985 tentang Daerah Keanggotaan Koperasi Unit Desa ( KUD ) pada 5 Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Datar
Tentang Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor: 149/BTD-1985 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD pada 5 Kecamatan dalam Kabupaten Dati II Tanah Datar dan SK Bupati Kepala Dati Tk.II Tanah Datar Nomor: 150/BTD/1985 tentang Daerah Keanggotaan Koperasi Unit Desa ( KUD ) pada 5 Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Datar
Tentang Petunjuk Pelaksanaan UJi Coba 5 Hari Kerja
Tentang Petunjuk Pelaksanaan UJi Coba 5 Hari Kerja
Tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Pembubaran Koperasi
Tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serta Pembubaran Koperasi
Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Tentang Pembentukan Tim Pengurusan Dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Koperasi
Tentang Pembentukan Tim Pengurusan Dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Koperasi
Tentang Pejabat yang berwenang Mengesahkan Koperasi Sebagai Badan Hukum
Tentang Pejabat yang berwenang Mengesahkan Koperasi Sebagai Badan Hukum
Tentang Pejabat yang berwenang Mengesahkan Koperasi Sebagai Badan Hukum
Tentang Pejabat yang berwenang Mengesahkan Koperasi Sebagai Badan Hukum
Tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Sisa Hasil Usaha Koperasi
Tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Sisa Hasil Usaha Koperasi
Hasil 1 s.d 10 dari 20