Instruksi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Nomor 02/INS/M/II/1996 tentang Pembelian Gabah atau Beras untuk Penyediaan Pangan
Instruksi Menteri Koperasi nomor :01/INS/M/I/1990 tentang Larangan meminjam uang/barang pada gerakan koperasi bagi pegawai Departemen Koperasi Departemen Koperasi
Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: INS-01/SJ/1978, tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Penertiban Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: INS-01/SJ/1978, tentang Pekan Penertiban Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
Isi Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi No : 571/Ktps/Kb.510/8/1988 dan 03/SKB/M/VII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ( KUD ) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Isi Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi No : 571/Ktps/Kb.510/8/1988 dan 03/SKB/M/VII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ( KUD ) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Isi Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi No : 571/Ktps/Kb.510/8/1988 dan 03/SKB/M/VII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ( KUD ) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Isi Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi No : 571/Ktps/Kb.510/8/1988 dan 03/SKB/M/VII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ( KUD ) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Isi Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi No : 571/Ktps/Kb.510/8/1988 dan 03/SKB/M/VII/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ( KUD ) di Wilayah Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Isi Keputusan Menteri Koperasi No :27/M/KPTS/VIII/1983 tentang Penetapan Pejabat yang berwenang Mengesahkan Koperasi sebagai Badan Hukum
