Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Bagian identitas

Kode unik

21300-24

Nama resmi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Nama paralel

Nama lain

  • DAP

Tipe

  • Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Bagian kontak

 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Tipe

Alamat

Alamat

Jalan Diponegoro No. 4 Padang (Sekretariat dan Bidang Perpustakaan) dan Jalan Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman

Kabupeten/Kota

Padang

Provinsi

Sumatera Barat

Nama Negara

Indonesia

Kode pos

25213

Telepon

Telp. (0751) 21607

Faks

Fax (0751) 35646

Email

URL

dap.sumbarprov.go.id

Catatan

Bagian deskripsi

Sejarah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebuah instansi Pembina Perpustakaan dan Kearsipan di daerah ini. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
SEJARAH PERJALANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah instansi Pembina Perpustakaan dan Kearsipan di daerah ini. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 pada 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan Daerah tersebut keluar menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Keberadaan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari Lembaga Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan yang ada di Sumatera Barat. Sebelumnya, lembaga ini merupakan dua lembaga yang disatukan menjadi satu akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah yang tersebut diatas yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007.
Sejarah Ringkas Lembaga Perpustakaan
Lembaga Perpustakaan diawali dengan berdirinya Perpustakaan Negara. Pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI nomor 21091/S, tanggal 10 April 1956. Pendirian Perpustakaan ini merupakan satu proyek untuk Indonesia Bagian Barat, berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibukota Provinsi Sumatera Tengah.
Mulai berdiri, Kepala Perpustakaan Negara dijabat Ismail Daulay hingga 1958 dan dilanjutkan oleh M. Thaher Shah Sri Maradjo. M. Thaher menjadi kepala Perpustakaan cukup lama hingga 1981. Kemudian diteruskan olehDrs. Rozali Said yang menjabat sampai 1986.
Pada 1962, Perpustakaan Negara dipindahkan ke Padang dan menempati gedung Societit Onebeneon berganti nama Wisma Pancasila. Kemudian pindah ke Gedung Bagindo Azis Chan, dekat kantor pos (balai pemuda). Pada 1967, menempati gedung baru di Jalan Sudirman Nomor 52 Padang.
Perpustakaan Negara berganti nama menjadi Perpustakaan Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud pada 1979. Perubahan nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya RI Nomor 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979. Untuk Sumatera Barat, termasuk tipe A karena koleksi bukunya diatas 10.000 eks.
Pada 19 Maret 1987, pindah ke Jalan Diponegoro Nomor 4 Padang, dengan menempati gedung baru yang memiliki luas tanah 2.378 meter2. Peresmiannya dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan. Kepala Perpustakaan Daerah saat pemindahan ini dijabat Drs. Zainuddin Kamal yang bertugas mulai 1986 hingga 1995.Gedung bertingkat tiga ini, akhirnya ambruk dan rata dengan tanah akibat gempa dahsyat 30 September 2009.
Lembaga perpustakaan kembali mengalami perubahan pada 1989. Ini sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) no. 11/1989 tanggal 6 Mei 1989, tentang pendirian Perpustakaan Nasional RI. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah non pemerintah.
Sedangkan Perpustakaan Wilayah berubah menjadi Perpustakaan Daerah Provinsi dan menjadi satuan organisasi Perpustakaan Nasional yang ada di daerah, dengan tupoksi, melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1997 tanggal 27 Desember 1997 tentang Perpustakaan Nasional, nama Perpustakaan Daerah Provinsi diganti lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal Perpustakaan Nasional RI yang berada di daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi memegang eselon II. Saat perubahan ini dijabat Drs. Ramli Taher yang diangkat sejak 1995 hingga1998. Perpustakaan Nasional Provinsi bertugas dalam pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan perpustakaan sehingga hasil budaya serta pelayanan/informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
Perpustakaan Nasional Provinsi berganti nama lagi menjadi Badan Perpustakaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 2000, dengan kepala dijabat Drs. Lukman Rahman. Lukman sejak 1998 menggantikan Ramli Taher.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai terbitnya Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman SOTK perangkat daerah dan Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Organisasi dan tugas lembaga pemerintah non-departemen, keberadaan Badan Perpustakaan juga mengalami perubahan.
Sebelumnya merupakan instansi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setelah Otoda, menjadi instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab gubernur. Melalui Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat, dibentuk Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
Badan Perpustakaan Provinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang mempunyai seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
Kepala Badan Perpustakaan Provinsi pertama dijabat Drs. Lukman Rahman, yang dilantik Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar pada 2 Juli 2001 bersamaan dengan pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (4 asisten, 12 kepala badan, 16 kepala dinas, 16 wakil kepala dinas, 12 kepala biro dan 1 sekwan).
Pada 2003 dilantik Drs. Achmad Yunis sebagai Kepala Badan Perpustakaan, lalu diganti Drs. OS. Yerli Asir (11 April 2006). Yerli mundur pada 2008, karena ikut mencalonkan diri menjadi Cawako Pariaman, dan Plt. Kepala Badan Perpustakaan dijabat oleh Dra. Jusnimar (Kepala Tata Usaha Badan Perpustakaan Sumatera Barat).
Sejarah Ringkas Lembaga Kearsipan
Lembaga Arsip diawali dengan berdirinya Kantor Arsip Daerah. Pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 1994, pada 5 Maret 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
Kemudian ditindaklanjuti Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
Sesuai Perda tersebut, Kantor Arsip Daerah bertugas menyusun rencana dan program kerja di bidang kearsipan daerah, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif, pembinaan kearsipan terhadap unit serta penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional (ANRI).
Sejak dibentuk hingga menjadi Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat pada 2001, Kantor Arsip Daerah dipimpin dua orang kepala, yaitu Asnal Arsyad dan selanjutnya diganti oleh Nurhayati, SH.
Selain Kantor Arsip Daerah, Arsip Nasional Wilayah Sumatera Barat, ada pula. Lembaga vertikal dari Arsip Nasional ini dibentuk pada 1997 melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/04/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pembentukan Arsip Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Terbentuknya Arsip Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat, bermula dari keinginan Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Hasan Basri Durin. Keinginan itu disampaikan kepada Kepala Arsip Nasional RI dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 045/2782/Umum-90, tanggal 19 Oktober 1990 tentang Pembukaan Cabang Arsip Nasional Daerah.
Gubernur berharap dengan dibukanya Cabang Arsip Nasional Daerah, arsip aktif dan statis lembaga negara/badan pemerintah Sumatera Barat dapat diselamatkan keamanannya. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
Setelah resmi berdiri, Kantor Arsip Nasional Wilayah Sumatera Barat dipimpin Drs. H. Manzarni yang di-SK-kan oleh Kepala Arsip Nasional RI. Pelantikan dilaksanakan, Senin, 6 Oktober 1997 di aula Kantor Gubernur.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kedua lembaga arsip ini dilebur menjadi Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat pada 2001. Sebanyak 28 pegawai yang tadinya berstatus pegawai pusat beralih menjadi pegawai pemerintah provinsi Sumatera Barat.
Di awal pembentukan Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat, dipimpin oleh Manzarni yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat H. Zainal Bakar pada 2 Juli 2001 bersamaan dengan puluhan pejabat Pemprov lainnya. Pada 2004, Manzarni memasuki pensiun dan diganti Drs. H. Chairul Darwis pada 13 Mei 2004. Februari 2005, Kepala Badan Arsip dijabat Eka Nuzla SH.
Penggabungan Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, pada tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, lembaga Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat digabung dengan Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.
Eka Nuzla, SH, yang tadinya Kepala Badan Arsip Sumatera Barat dilantik Gubernur Gamawan Fauzi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat pada 24 Oktober 2008, bersamaan dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumatera Barat (3 asisten, 16 kepala dinas, 11 kepala badan dan 8 kepala biro).
Tanggal 3 Januari 2012, dilantik Ir. Mudrika sebagai kepala menggantikan Eka Nuzla, SH yang dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur. Pada 18 Juni 2012, Ir. Mudrika dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat dan digantikan oleh Drs. Alwis, dilantik bersamaan dengan sejumlah pejabat eselon II lainnya, tiga hari kemudian, 21 Juni 2012 hingga sekarang.
Saat ini Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat mempunyai dua tempat pelaksanaan kegiatan adminitrasi perkantoran yaitu di kawasan GOR Haji Agus Salim Jalan Asahan No. 3 Padang, tepatnya di depan Kantor Samsat Padang untuk pelayanan perpustakaan.
Sebelum pindah ke kawasan GOR Haji Agus Salim Jalan Asahan sini, pascaambruknya gedung lama di Jalan Diponegoro No. 4 Padang akibat gempa besar tanggal 30 September 2009, layanan perpustakaan sempat dipindahkan di kawasan Tabing, bersebelahan dengan Kantor PDAM di Kecamatan Padang Utara. Sedangkan di lokasi gedung lama yang ambruk itu, kini sedang dibangun gedung bertingkat 3,5 lantai dan akan dimanfaatkan sebagai gedung perpustakaan dengan pelayanan yang lebih representatif.
Satu lagi di Jalan Pramuka V Nomor 2 Khatib Sulaiman Padang. Kantor ini awalnya adalah kantor Badan Kearsipan Sumatera Barat. Kantor ini sementara dijadikan sebagai pusat kegiatan dan operasional lembaga yang sudah bergabung ini menjelang selesainya bangunan baru di Jalan Diponegoro No.4 Padang. Mulai dari kepala badan, sekretaris dan mayoritas kepala bidang serta jajaran staf berkantor di sini.

Konteks geografis dan budaya

Mandat/sumber kewenangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Struktur administrasi

WARDARUSMEN, SE, MM – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

ENDANG KURNIADY, SH- Sekretaris
DEWI HASTUTI, SE – Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
NOVA SUSANTI, SE, MM – Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

KISWATI, SS, MPA – Kepala Bidang Kearsipan
YENI FITRIA, SE,MM – Kepala Seksi Arsip Dinamis
KARDINAL, S.Sos – Kepala Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip
TEDI IRAWAN, SS - Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip

Drs. ARMYSON AMRAN, M.M – Kepala Bidang Perpustakaan
RUDI YASMAN, A.Md – Kepala Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan
BENNY ROZALBY, SE, M.Si – Kepala Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
YELFI OKTAVIA, S.IP - Kepala Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan

SOSY FINDRA, S.Kom– Kepala Bidang Pembinaan
SYOFRINA BAHRI, SS – Plt. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
DIAN DEWI KARTIKA, S.SOS, M.Si – Plt. Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan
DIAN DEWI KARTIKA, S.SOS, M.Si – Kepala Seksi Kerjasama

Kebijakan mengenai Pengelolaan Arsip dan Penghimpunan

Gedung

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jl. Diponegoro No. 4 Padang
Telepon+62 751 7051348 Faks +62 751 442315 Email dapprovsumbar@gmail.com Website www.dap.sumbarprov.go.id
Depo Arsip dan Layanan Arsip Jl. Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman Padang
Telepon+62 751 7051348 Faks +62 751 442315

Khazanah

Sarana temu balik, pedoman dan publikasi

Bagian akses

Waktu layanan

WAKTU PELAYANAN ARSIP
Senin – Kamis : 08.00 - 15.00
Jum'at : 08.30 – 15.30
Istirahat: 12.00 – 13.00
Istirahat (Jumat) : 12.00 – 13.30

WAKTU PEMESANAN DAN BACA ARSIP
Layanan Baca Arsip
Senin – Kamis : 08.00 - 15.00
Jumat : 08.30 – 15.30
Istirahat : 12.00 - 13.00
Istirahat (Jumat) : 12.00 – 13.30

Persyaratan dan Kondisi Akses

Warga Negara Indonesia :

  1. Masyarakat Umum / Perorangan : Kartu Tanda Penduduk dan Mengisi Formulir Pendaftaran
  2. Pelajar dan Mahasiswa : Surat Keterangan Rekomendasi dari Sekolah atau Perguruan Tinggi
  3. Instansi Pemerintah dan Swasta : Surat Keterangan

Akses menuju lokasi

Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dijangkau melalui angkutan umum:

  1. Pasar Raya – Batas Kota via Jalan S.Parman
  2. Pasar Raya – Batas Kota (angkutan massal – Trans Padang) via Khatib Sulaiaman
  3. Pasar Raya – Siteba via Lapai

Bagian layanan

Layanan penelitian

Layanan reproduksi

Area publik

Bagian kontrol

Kode unik deskripsi

Kode unik lembaga

Aturan dan/atau konvensi yang digunakan

Status

Tingkat kedetilan

Tanggal pembuatan, revisi, dan penghapusan

Bahasa

Tulisan

Sumber

Catatan mengenai pemeliharaan

Jalur akses

Titik Akses

  • Clipboard

Kontak utama

Jalan Diponegoro No. 4 Padang (Sekretariat dan Bidang Perpustakaan) dan Jalan Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman
Padang, Sumatera Barat
ID 25213